Banjarbaru-zone: Hari Ini Pemerintah Kal-sel DiKendalikan Dari Banjarbaru

TRIBUNNEWS.COM, BANJARBARU - Tonggak sejarah aktivitas pemerintahan Kalsel dimulai Minggu (14/8/2011). Dimulai hari ini, jalannya pemerintahan akan dikendalikan dari kompleks perkantoran di kawasan Trikora, Banjarbaru. Ya, di sanalah gubernur dan wakil gubernur akan berkantor. Berdasar pantauan BPost yang mengunjungi gedung besar dan megah bercat putih itu, Sabtu (13/8/2011), kondisinya sudah hampir mencapai 100 persen alias siap ditempati ribuan pegawai pemprov. Atap gedung dan dinding bagian muka didominasi hiasan ukiran khas Banjar. Lampu-lampu telah terpasang.
Interior ruang tertata rapi. Beberapa pendukung interior seperti gagang pintu dan meja lobi masih ditutupi plastik bening. Tak hanya tangga, lift pun siap digunakan.Di belakang gedung utama, terdapat gedung bernama Dr KH Idham Chalid. Semua orang tahu, dia adalah tokoh Indonesia dari Banua. Dia pernah menjadi ketua DPR, juga ketua umum PB Nahdlatul Ulama (NU). Almarhum Idham Chalid adalah seorang ulama sekaligus politisi kondang di negara ini.Tak hanya gedung, infrastruktur jalan juga telah siap digunakan. Jika dilihat dari atap gedung, liukan jalan dan anak jalan membantuk harmonisasi yang indah. Nama-nama jalan itu sangat khas seperti Banjar Utama, Banjar Selatan atau Banjar Barat.
Nantinya, kompleks perkantoran itu juga dihijaukan oleh kebun raya seluas 100 hektare.Kompleks perkantoran itu berdiri di atas lahan seluas 500 hektare. Anggaran pembangunannya mencapai ratusan miliar rupiah. miliar. Untuk menuju ke sana, ada dua akses jalan. Pertama, melalui Jalan Trikora terhubung ke Jalan Aneka Tambang. Panjang jalannya sekitar dua kilometer dengan lebar empat meter. Aspal jalan banyak yang terkelupasKedua, melalui Jalan Mistar Cokrokusumo melintasi Jalan SMAN 3 Banjarbaru yang terhubung ke Jalan Aneka Tambang. Kondisinya sama seperti akses jalan pertama. "Kami sudah menyiapkan Rp5 miliar untuk mengaspal jalan-jalan di lingkungan kantor. Kami upayakan peresmian, jalan sudah beraspal," tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel, HM Arsyadi, beberapa waktu lalu.Selain menyelesaikan pengaspalan jalan, pada tahun ini akan dibangun lima kantor dinas dan badan. Tender bernilai Rp 200 miliar dengan sistem multiyears dalam dua tahun tahun anggaran sudah dilakukan Maret 2011 kemarin.Kelima dinas dan badan itu adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Informatika Kalsel, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Koordinasi Penananam Modal Daerah serta Badan Penelitiaan dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Lalu kompleks lama di Jalan Jenderal SudirmanBanjarmasin digunakan siapa? Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin mengatakan, untuk sementara kompleks kantor di Jalan Jenderal Sudirman itu ditempati sejumlah satuan kerja yang selama ini kantornya kurang memadai."Ada evaluasi, dinas atau badan mana saja yang diprioritaskan pindah ke Banjarbaru," katanya.Apabila semua sudah pindah ke Banjarbaru, Rudy mengatakan akan mengusulkan kepada DPRD agar dilakukan pelepasan aset di Jalan Jenderal Sudirman melalui proses lelang terbuka. Menurut mantan bupati Banjar itu, proses lelang terbuka lebih baik dibandingkan ruilslag (tukar guling)."Biar aman dan tidak dicurigai macam-macam, makanya akan kita usulkan untuk dilelang secara terbuka. Dengan cara itu, semua bisa melakukan pengawasan terhadap proses lelang," tegasnya.Pendapat lain diungkapkan mantan Gubernur Kalsel, H Sjachriel Darham. Dia berpendapat kompleks itu di-ruilslag dengan kompleks kantor wali kota Banjarmasin "Kegiatan pemerintahan Kota Banjarmasin berpindah ke Jalan Jenderal Sudirman," katanya.Lalu, kompleks kantor lama wali kota? Sjachriel mengatakan bisa difungsikan ke sektor ekonomi. "Ya seperti membangun mal. Jadi tidak hanya Duta Mall. Dengan cara itu bisa membantu perekonomian. Pendapatan asli daerah (PAD) juga bisa meningkat," ujarnya Menanggapi itu, Wakil Gubernur H Rudy Resnawan mengatakan penjualan dengan cara lelang itu masih wacana. "Karena masih wacana kami belum mengusulkan ke DPRD. Kemungkinan juga tidak semua bagian gedung perkantoran dijual putus atau dilelang. Mungkin ada beberapa yang ditinggal dengan pertimbangan tertentu. Semua menunggu hasil kerja tim kecil yang memverikasi aset pemprov," katanya.Sedangkan mantan Gubernur Kalsel, HM Said yang sedang berada di Jakarta, mengaku belum mengetahui sejauh mana persoalan tersebut. Meski begitu, ia meminta agar Kepala Daerah Kalsel bisa mengambil kebijakan terhadap gedung yang ditinggalkan itu secara bijak. Banjarmasin Post Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com